Posts tagged ‘uu’

MK: UU Penodaan Agama Diputuskan Mei

Solo – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan, UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, sedang dalam proses sidang ketiga dan kemungkinan sudah dapat diputuskan paling lambat pertengahan Mei 2010.

“Kita sudah tiga kali sidang dan banyak sekali kalangan masyarakat yang ingin menjadi pihak terkait atau ikut berbicara dalam persidangan itu,” kata Mahfud, usai seminar nasional Dies Natalis UNS ke-34 yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS di Solo, Sabtu.

Sidang soal UU penodaan Agama di MK, akan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan banyak pihak ingin untuk ikut berbicara dalam hal tersebut, katanya.

MK sudah menunjuk banyak pihak untuk mengikuti persidangan dari semua kelompok agama di Indonesia, mulai dari kalangan Agama Hindu, Budhda, Kristen Protestan, Katholik, Islam, Majelis Ulama, NU, dan Muhammadiyah.

Pada persidangan kedua, kata dia, Majelis Ulama pusat sudah dipanggil dan memberikan pandangannya, sehingga dari daerah yang ingin ikut tidak perlu karena cukup bergabung dengan induk organisasinya.

“Kalau semua diikutkan sidang akan lebih lama. Karena, MK saat memutuskan bukan berdasarkan banyak dukungannya. Tapi, Kita diutama nomokrasi atau menegakkan hukumnya bukan demokrasi,” katanya.

Dia menyatakan soal putusan MK terkait UU penodaan agama, belum ada karena masih banyak sidang yang harus dilalui dan akan membutuhkan waktu yang lama.

Menurut dia, dalam hal tersebut yang telah terdaftar ada 60 ahli, nantinya akan melakukan uji materi termasuk seorang dari Amerika Serikat bernama Wcolt Durhm.

Bahkan, dia mengusulkan ditambah lagi dselapan ahli, dan jika persidangan dilakukan, maka setiap minggu menghadirkan enam ahli sehingga pemeriksaan akan selesai pertengahan April 2010.

“Jika ahli itu selesai, maka diperkirakan paling lambat pertengahan Mei 2010 sudah ada putrusan. Kalau tidak ada perubahan baru,” katanya.

Menurut dia, UU tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama ini, merupakan suatu UU yang paling banyak pihak yang masuk berbicara ke dalam persidangan.

“MK memutuskan tidak berdasarkan banyaknya pendukung. Tapi, berdasarkan kebenaran hukum yang dianut. Kalau banyak-banyak pendukung di DPR yang cocok,” katanya.

42 elemen Ormas Islam bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kota Surakarta dan sekitarnya menolak pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama karena dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

sumber : antara.co.id

Advertisements

February 20, 2010 at 1:18 pm 1 comment

PGI Dukung Pencabutan UU Penodaan Agama

Jakarta (SIB) – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menegaskan sikapnya mendukung pencabutan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Alasannya, masalah penodaan agama bukan urusan agama.

“Penanganan masalah penodaan agama adalah suatu tugas pastoral, tidak dengan menggunakan kekuasaan negara,” tegas Ketua Umum PG AA Yewangoe dalam Refleksi Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) tentang Kebebasan Beragama, di Jakarta, Jumat (12/2).

Gugatan UU Penodaan Agama sedang dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah LSM yang mengajukan gugatan tersebut mendesak agar UU tersebut dicabut.
Dia mengatakan, cara-cara negara menangani kasus penodaan agama sangat represif dan intimidasi. Ini menunjukkan pemerintah tidak memahami kewajibannya konstitusinya untuk melindungi umat beragama.

Dicontohkan, PGI membela kasus Ahmadiyah karena berpandangan dengan masalah ini bukan masalah agama, tapi seharusnya dilihat dari sudut kebebasan beragama. “Keyakinan tidak bisa diadili. Jika negara terus membiarkan tindakan intimidasi adalah sebuah extraordinary crime, pemerintah tunduk pada intimidasi, bukan pada konstitusi,” tegas Yewangoe.

Menurutnya, selama relasi agama dan negara tidak terumus dengan baik, akan terus menghadapi persoalan ke masa depan. Seharusnya, pemerintah mempertanyakan mengapa ajaran sesat muncul. Hal ini terjadi, lanjut Yewangoe, karena kelabilan di masyarakat dan agama. Saat agama beku, tidak mampu merevitalisasi dirinya. Disamping itu, krisis di masyarakat. Situasi ini yang kemudian memunculkan Sekte Lia Eden.

KEKERASAN
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace ICRP Siti Musdah Mulia menegaskan adanya eskalasi kekerasan terhadap kebebesan beragama. Selama Januari 2010 saja, setidaknya ada 20 kasus perusakan rumah ibadah. Selain itu, Perda Diskriminasi Umat Beragama semakin banyak terjadi di Indonesia.

“Pemerintah harus bisa menuntaskan terjadinya kekerasan terhadap kebebasan beragama karena ini merupakan fundamental demokrasi,” tegas Murdah yang juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dia menekankan, UU Penodaan Agama memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan mana yang salah dan benar. “Kewenangan itu membuat negara jadi super-Tuhan. Kalau ada yang memperjuangkan kebebasan beragama, dianggap memutarbalikkan identitas agama,” lanjut Musdah.

Dikemukakan, kebebasan beragama merupakan hak setiap orang. Negara tidak bisa campur tangan. Campur tangan pemerintah bersifat netral, yakni untuk melindungi umat beragama.

sumber : hariansib.com

February 15, 2010 at 2:48 am Leave a comment

Mahfud: MK Serius Kaji UU Penodaan Agama

Mahfud MD (inilah.com/Agus Priatna)

Surabaya – Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin akan mengkaji Undang-undang (UU) Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama secara serius. Tanpa harus mempertimbangkan keberpihakan dengan lainnya.

“Percayakan kepada kami, kami tidak akan serampangan membahas undang-undang ini, dan oleh karena itu kami mengundang 60 ahli pada setiap hari Rabu untuk mengkaji undang-undang tersebut, sejak Februari hingga April 2010,” tutur Ketua MK M Mahfud MD di Surabaya, Sabtu (13/2).

Setelah memberi pembekalan pada wisuda sarjana, magister, dan doktor serta pengukuhan guru besar di Universitas Tujuhbelas Agustus 1945 (Untag) Surabaya, ia mengatakan salah satu ahli yang diundang berasal dari Amerika Serikat.

“Setiap Rabu kami akan mengadakan sidang khusus untuk membahas undang-undang itu, di antaranya dengan ahli HAM dan kebebasan beragama dari AS, Cole Durham melalui teleconferens (perbincangan jarak jauh),” ujar mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini.

Ke-60 ahli tersebut terdiri sembilan ahli yang dihadirkan pemohon (Syamsudin Rajab dari Perhimpunan Badan Hukum Indonesia/ PBHI), 19 ahli yang dihadirkan pemerintah, 31 ahli yang diundang MK, dan Cole Durham.

MK mengundang antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), HTI, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Wali Buddha Indonesia (Walubi), serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

“Tetapi, MK juga akan mengundang ahli politik, ahli hukum, ahli pendidikan, sastrawan, agamawan, dan sebagainya. Kami juga akan mengundang Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), pendeta, pastor, dan sebagainya,” kata mantan anggota Komisi III DPR.

Sementara itu, lanjut Mahfud, ahli dari pemohon antara lain Franz Magnis Suseno, Ahmad Syafii Maarif, Sardy, dan Arswendo Atmowiloto. “Pemohon meminta Undang-undang Penodaan Agama itu dibatalkan, karena dianggap melanggar HAM, kebebasan beragama, dan tafsir keagamaan sesuai keyakinan. Jadi, kami akan mengkaji apakah enam agama resmi tersebut merupakan pelanggaran HAM, dan apakah kebebasan beragama itu termasuk kebebasan tidak beragama,” bebernya.

Dengan kajian yang serius nanti, lanjut dia, masyarakat tidak perlu melakukan demonstrasi untuk mendukung atau menolak. Karena langkah itu tidak akan ada gunanya, karena MK mendasarkan putusan pada kajian yang komprehensif, bukan mempertimbangkan unjuk rasa atau SMS protes.

Di Surabaya, Mahfud MD memberikan pembekalan di hadapan ribuan wisudawan Untag Surabaya serta kuliah umum di hadapan ahli hukum Untag Surabaya.

sumber : inilah.com

February 14, 2010 at 12:07 pm Leave a comment

PGI Tetap Kritisi UU Penodaan Agama

JAKARTA: Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) tetap bersikap kritis terhadap UU No 5 Tahun 1966 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Terhadap Agama.

Walaupun pemerintah bersikap tegas meminta penolakan kepada hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi UU Penodaan Agama, PGI tetap mengeluarkan sikap yang kritis.

Perwakilan PGI, Pendeta Ener Sitompul, menyatakan dirinya tetap mengkritisi intervensi negara terkait tafsir agama. “Kami khawatir intervensi negara terlalu jauh,” ungkapnya ketika memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/2).

Ia menyatakan UU ini telah memberikan kewenangan terhadap negara untuk masuk dalam kehidupan beragama. Peranan negara harus memiliki batas. Ia mempertanyakan sejauh mana kewenanagan pemerintah mengadili dan melakukan penafsiran.

“Terkait penodaan harus ada definisi dari penodaan tersebut. Dan apakah pemerintah berhak mengadili dan menajdi penafsir,” jelasnya.

Dalam Kristen terdapat banyak aliran. Bahkan ajaran Kristen di Timur Tengah berbeda dengan yang ada di Tanah Air. “Namun ada komitmen bersama, kalau ajaran boleh berubah asal kitab suci harus tetap sama,” tuturnya.

Ia menyatakan, umat Kristiani di Tanah Air sedang melakukan pembelajaran terhadap pluralisme. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan bersikap kritis terhadap UU Penodaan Agama.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Sekretaris Lembaga Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan UU UU No 5 Tahun 1966 tetap dibutuhkan secara filosofis, sosiologis, teologis, dan yuridis.

“Kebutuhan ini ditunjukkan dengan tatanan masyarakat yang ada saat ini. Sejauh ini, masyarakat beragama di Indonesia telah dapat hidup berdampingan dan damai dengan adanya perundangan ini,” ungkapnya.

sumber : mediaindonesia.com

February 4, 2010 at 6:41 pm Leave a comment


Silahkan kunjungi website baru kami YesusCintaIndonesia.com

Categories