Posts tagged ‘beragama’

Hasil Survei: Toleransi Beragama Warga Jabodetabek Makin Luntur

 

Lunturnya sikap toleransi beragama warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) antara lain ditunjukkan dengan sikap tidak dapat menerima pendirian tempat ibadah oleh penganut agama lain.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute mengenai toleransi sosial masyarakat perkotaan di Jabodetabek. Survei ini dilakukan sejak tanggal 20 Oktober hingga 10 November 2010 terhadap 1.200 responden.

Hasil jajak pendapat opini publik itu memperlihatkan 49,5 persen responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Sedangkan 45 persen lainnya dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain dan sisanya tidak menjawab.

Warga Bekasi, Jakarta Pusat, Depok dan Tangerang yang  paling menentang pendirian rumah ibadah agama lain dengan respon penolakan lebih dari 50 persen.

Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari Senin mengatakan survei ini menunjukkan potensi ketegangan antar umat beragama akan tetap muncul.

“Kita bertanya apakah masyarakat dapat menerima keberadaan rumah ibadah di lingkungan mereka, 45 persen dapat menerima, 49 persen tidak dapat menerima dan 5,5 persen menyatakan tidak tahu. Dalam posisi seperti ini biasanya memang potensi ketegangan tetap akan muncul di sini,” ungkap Ismail Hasani.

Menurut Ismail Hasani,  penolakan juga terlihat dalam hal penerimaan terhadap kepercayaan di luar enam agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebanyak 60,9 persen responden tidak menerima berkembangnya agama tak resmi dan 52,1 persen mengharapkan pemberantasan aliran sesat.

Salah satu tokoh agama Katholik, Romo Benny Susetyo menilai lunturnya toleransi beragama di Indonesia salah satunya disebabkan karena banyaknya tokoh agama yang juga masuk ke dalam dunia politik.

“Karena tokoh agama banyak terlibat dalam politik praktis kekuasaan tetapi lupa membina umatnya. Sehingga ini warning bagi tokoh-tokoh agama. Kembali lagilah tokoh agama menjadi agamawan bukan menjadi politik. Menurut saya itu,” jelas Romo Benny.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendy Simbolon menyatakan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus segera melakukan tindakan untuk mengatasi sejumlah masalah kebebasan beragama di Indonesia. Jika tidak, menurut Effendy, dikhawatirkan kekerasan terhadap agama tertentu akan terus terjadi di Indonesia.

“Di tangan Presidenlah kekuatan untuk menata keresahan horizontal antar masyarakat, memberikan jaminan kepada masyarakat untuk beribadah,” kata Efendy Simbolon.

Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace, Siti Musdah Mulia meminta agar Presiden Yudhoyono bersama pemerintahannya melakukan revisi 141 kebijakan yang sangat mengancam kebebasan beragama di Indonesia, baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah.

sumber : voanews.com

 

 

Advertisements

December 5, 2010 at 12:21 am Leave a comment

BKAG: Umat beragama dihimbau jaga kekondusifan daerah

SIBUHUAN – Sekretaris Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Padang Lawas, Pariang Lubis, menghimbau agar umat Kristiani turut menjaga kekondusifan daerah kabupaten Padang Lawas, dan jangan terpancing isu yang menimbulkan perpecahan umat.

“Kekondusifan daerah merupakan hal yang terpenting gai setiap umat beragama menjaganya,” katanya, tadi malam.

Hal itu disampaikannya menyikapi permasalahan yang terjadi di lingkungan VI keluarahan Pasar Sibuhuan, menyusul aksi ratusan warga setempat yang melakukan pembakaran rumah, yang dijadikan tempat ibadah umat Kristen secara liar.

Menyusul kejadian itu, katanya, seluruh warga Kristen harus bersabar menerima kenyataan atas kejadian itu. Karena dalam agama kesabaran itu merupakan bagian dari iman.

Bupati Padang Lawas, Basyrah Lubis, menyampaikan, sesuai dengan peraturan di wilayah Barumun, sampai saat ini belum ada izin pendirian gereja. Hal itu sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 8 dan 9 tahun 2006.

Dalam peraturan itu disebutkan, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratifdan, persyaratan teknis bangunan gedung. Selain memenuhi persyaratan khusus yang meliputi, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Kemudian mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.

sumber : waspada.co.id

January 24, 2010 at 7:20 pm Leave a comment

Toleransi Beragama di Indonesia Kritis

JAKARTA – Proteksi dan perlindungan negara terhadap kebabasan beragama dan kelompok minoritas agama mengalami penurunan drastis beberapa tahun belakangan ini.  Sikap itu turut mendorong berkembangnya intoleransi oleh kelompok-kelompok tertentu di berbagai daerah di Indonesia.

Lebih dari itu, intoleransi telah disebarkan sedemikian rupa oleh perangkat pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif yang dalam berbagai kasus justru menjadi alat legitimasi kekerasan terhadap kaum minoritas.

Demikian di antaranya yang terungkap dalam dengar pendapat antara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2010).

Hadir di antaranya Romo Benny Soesetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia, Rumadi dari The Wahid Institute, Djohan Effendi dan aktivis keagamaan lainnya. Mereka diterima oleh Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, komisioner Johny Nelson Simanjuntak dan Ahmad Baso.

Dalam paparannya Benny Soesetyo mengatakan, jumlah pengrusakan dan pencabutan izin rumah ibadah meningkat signifikan sejak tahun 2009. Kasus terakhir menimpa gereja di Keuskupan Bandung tepatnya di Cikampek.

Menurut dia, sebenarnya kalau pemerintah konsisten dengan peraturan, maka tidak ada hambatan dalam mendirikan rumah ibadah. “Tapi pemerintah selalu tunduk dengan preman yang menggunakan agama sebagai alasan kekerasan,”ujarnya.

Aktivis HAM tersebut menambahkan, Pemerintah termasuk polisi selama ini mendiamkan aksi-aksi kekerasan oleh kelompok tertentu sehingga kelompok tersebut semakin membesar. “Ada kesan polisi tidak berani menghadapi,” katanya.

Jika Pemerintah tidak punya sikap, sambung Benny, intoleransi akan menyebar di mana-mana. Benny kecewa terhadap para elit politik yang tidak bereaksi apa-apa terhadap fenomena tersebut termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Di Malaysia, Perdana Menterinya berani mengatakan (ada pelanggaran terhadap minoritas) tapi di Indonesia tidak ada sikap  yang tegas dari pemimpin kita, sehingga ada kesan ini politik pembiaran dipelihara oleh negara,” ujarnya.

Subhi dari The Wahid Institute menyampaikan, sepanjang tahun 2009 terdapat 35 kasus pelanggaran yang dilakukan negara terhadap kebebasan beribadah. Sementara pelanggaran oleh masyarakat tercatat 93 kasus. “Yang dibawa ke pengadilan tidak ada,” ujarnya.

Berkaitan dengan pengerusakan tempat ibadah, kata dia, tidak hanya dialami umat kristiani, tapi juga oleh umat Budha dan Yahudi. “Ada Vihara, Sinagoga yang dirusak juga. Kalau gereja tidak usah ditanyakan tiap tahun pasti ada,” katanya.

Bahkan, sepanjang tahun ini saja The Wahid Institute mencatat telah ada 6 kasus pelanggaran terhadap rumah ibadah. Pertama, penyerangan gereja di Kotabumi, Lampung Utara.

Kemudian, pelarangan ibadah jemaah HKBP Pondok Timur Indah oleh warga di Bekasi, perintah penghentian pembangunan gereja HKBP Fidelia Tambun Utara oleh Bupati Bekasi H Saduddin, pelarangan ibadah jemaah HKBP Fidelia oleh massa Forum Komunikasi Umat Islam yang diikuti penyegelan oleh aparat dan pembakaran vihara Tn Dharma Bumi Raya Singkawang.

“Kuncinya itu Presiden, dia sudah bersumpah melaksanakan (konstitusi), ini ada pelanggaran konstitusi, dia mendiamkan,” kata Djohan Effendi menanggapi laporan itu.(hri)

sumber : http://news.okezone.com/read/2010/01/18/337/295122/toleransi-beragama-di-indonesia-kritis

January 18, 2010 at 10:08 am Leave a comment


Silahkan kunjungi website baru kami YesusCintaIndonesia.com

Categories

Top Clicks

  • None