Posts tagged ‘agama’

MK: UU Penodaan Agama Diputuskan Mei

Solo – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan, UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, sedang dalam proses sidang ketiga dan kemungkinan sudah dapat diputuskan paling lambat pertengahan Mei 2010.

“Kita sudah tiga kali sidang dan banyak sekali kalangan masyarakat yang ingin menjadi pihak terkait atau ikut berbicara dalam persidangan itu,” kata Mahfud, usai seminar nasional Dies Natalis UNS ke-34 yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS di Solo, Sabtu.

Sidang soal UU penodaan Agama di MK, akan memerlukan waktu yang panjang karena melibatkan banyak pihak ingin untuk ikut berbicara dalam hal tersebut, katanya.

MK sudah menunjuk banyak pihak untuk mengikuti persidangan dari semua kelompok agama di Indonesia, mulai dari kalangan Agama Hindu, Budhda, Kristen Protestan, Katholik, Islam, Majelis Ulama, NU, dan Muhammadiyah.

Pada persidangan kedua, kata dia, Majelis Ulama pusat sudah dipanggil dan memberikan pandangannya, sehingga dari daerah yang ingin ikut tidak perlu karena cukup bergabung dengan induk organisasinya.

“Kalau semua diikutkan sidang akan lebih lama. Karena, MK saat memutuskan bukan berdasarkan banyak dukungannya. Tapi, Kita diutama nomokrasi atau menegakkan hukumnya bukan demokrasi,” katanya.

Dia menyatakan soal putusan MK terkait UU penodaan agama, belum ada karena masih banyak sidang yang harus dilalui dan akan membutuhkan waktu yang lama.

Menurut dia, dalam hal tersebut yang telah terdaftar ada 60 ahli, nantinya akan melakukan uji materi termasuk seorang dari Amerika Serikat bernama Wcolt Durhm.

Bahkan, dia mengusulkan ditambah lagi dselapan ahli, dan jika persidangan dilakukan, maka setiap minggu menghadirkan enam ahli sehingga pemeriksaan akan selesai pertengahan April 2010.

“Jika ahli itu selesai, maka diperkirakan paling lambat pertengahan Mei 2010 sudah ada putrusan. Kalau tidak ada perubahan baru,” katanya.

Menurut dia, UU tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama ini, merupakan suatu UU yang paling banyak pihak yang masuk berbicara ke dalam persidangan.

“MK memutuskan tidak berdasarkan banyaknya pendukung. Tapi, berdasarkan kebenaran hukum yang dianut. Kalau banyak-banyak pendukung di DPR yang cocok,” katanya.

42 elemen Ormas Islam bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kota Surakarta dan sekitarnya menolak pencabutan UU Nomor 1/PNPS/1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama karena dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

sumber : antara.co.id

Advertisements

February 20, 2010 at 1:18 pm 1 comment

Komunitas Lintas Agama Jateng Deklarasikan Gus Dur Center

Semarang – Ratusan komunitas lintas agama Jawa Tengah mendeklarasikan Gus Dur Center. Mereka sepakat melanjutkan nilai-nilai pluralisme yang dipelopori mantan presiden itu.

Acara deklarasi digelar di Taman Budaya Raden Saleh Semarang, Jl Sriwijaya, Rabu (17/2/2010). Hadir, penganut Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindhu, dan Konghucu.

Acara dimeriahkan pentas Barongsai dan seni lainnya. Adik Gus Dur, Umar Wahid dan putri Gus Dur, Alisia Wahid, ikut menikmati pentas tersebut.

Setelah sambutan, perwakilan agama doa sesuai agamanya. Lalu perwakilan panitia, Romo Alois Budi Purnomo membacakan piagam deklarasi yang intinya akan melanjutkan perjuangan Gus Dur.

Panitia juga memberikan prasasti secara simbolik yang nantinya akan disimpan di Museum Gus Dur di Ciganjur. Alisia sebagai perwakilan keluarga, menerima prasasti itu.

Ketua panitia, Nelwan mengatakan  komunitas lintas agama merasa perlu melanjutkan upaya Gus Dur, terutama agenda dialog antar agama. “Melalui Gus Dur, semua itu akan kita bangun,” katanya.

sumber : detiknews.com

February 17, 2010 at 9:44 pm Leave a comment

PGI Dukung Pencabutan UU Penodaan Agama

Jakarta (SIB) – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menegaskan sikapnya mendukung pencabutan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Alasannya, masalah penodaan agama bukan urusan agama.

“Penanganan masalah penodaan agama adalah suatu tugas pastoral, tidak dengan menggunakan kekuasaan negara,” tegas Ketua Umum PG AA Yewangoe dalam Refleksi Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) tentang Kebebasan Beragama, di Jakarta, Jumat (12/2).

Gugatan UU Penodaan Agama sedang dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah LSM yang mengajukan gugatan tersebut mendesak agar UU tersebut dicabut.
Dia mengatakan, cara-cara negara menangani kasus penodaan agama sangat represif dan intimidasi. Ini menunjukkan pemerintah tidak memahami kewajibannya konstitusinya untuk melindungi umat beragama.

Dicontohkan, PGI membela kasus Ahmadiyah karena berpandangan dengan masalah ini bukan masalah agama, tapi seharusnya dilihat dari sudut kebebasan beragama. “Keyakinan tidak bisa diadili. Jika negara terus membiarkan tindakan intimidasi adalah sebuah extraordinary crime, pemerintah tunduk pada intimidasi, bukan pada konstitusi,” tegas Yewangoe.

Menurutnya, selama relasi agama dan negara tidak terumus dengan baik, akan terus menghadapi persoalan ke masa depan. Seharusnya, pemerintah mempertanyakan mengapa ajaran sesat muncul. Hal ini terjadi, lanjut Yewangoe, karena kelabilan di masyarakat dan agama. Saat agama beku, tidak mampu merevitalisasi dirinya. Disamping itu, krisis di masyarakat. Situasi ini yang kemudian memunculkan Sekte Lia Eden.

KEKERASAN
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace ICRP Siti Musdah Mulia menegaskan adanya eskalasi kekerasan terhadap kebebesan beragama. Selama Januari 2010 saja, setidaknya ada 20 kasus perusakan rumah ibadah. Selain itu, Perda Diskriminasi Umat Beragama semakin banyak terjadi di Indonesia.

“Pemerintah harus bisa menuntaskan terjadinya kekerasan terhadap kebebasan beragama karena ini merupakan fundamental demokrasi,” tegas Murdah yang juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dia menekankan, UU Penodaan Agama memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan mana yang salah dan benar. “Kewenangan itu membuat negara jadi super-Tuhan. Kalau ada yang memperjuangkan kebebasan beragama, dianggap memutarbalikkan identitas agama,” lanjut Musdah.

Dikemukakan, kebebasan beragama merupakan hak setiap orang. Negara tidak bisa campur tangan. Campur tangan pemerintah bersifat netral, yakni untuk melindungi umat beragama.

sumber : hariansib.com

February 15, 2010 at 2:48 am Leave a comment

Mahfud: MK Serius Kaji UU Penodaan Agama

Mahfud MD (inilah.com/Agus Priatna)

Surabaya – Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin akan mengkaji Undang-undang (UU) Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama secara serius. Tanpa harus mempertimbangkan keberpihakan dengan lainnya.

“Percayakan kepada kami, kami tidak akan serampangan membahas undang-undang ini, dan oleh karena itu kami mengundang 60 ahli pada setiap hari Rabu untuk mengkaji undang-undang tersebut, sejak Februari hingga April 2010,” tutur Ketua MK M Mahfud MD di Surabaya, Sabtu (13/2).

Setelah memberi pembekalan pada wisuda sarjana, magister, dan doktor serta pengukuhan guru besar di Universitas Tujuhbelas Agustus 1945 (Untag) Surabaya, ia mengatakan salah satu ahli yang diundang berasal dari Amerika Serikat.

“Setiap Rabu kami akan mengadakan sidang khusus untuk membahas undang-undang itu, di antaranya dengan ahli HAM dan kebebasan beragama dari AS, Cole Durham melalui teleconferens (perbincangan jarak jauh),” ujar mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini.

Ke-60 ahli tersebut terdiri sembilan ahli yang dihadirkan pemohon (Syamsudin Rajab dari Perhimpunan Badan Hukum Indonesia/ PBHI), 19 ahli yang dihadirkan pemerintah, 31 ahli yang diundang MK, dan Cole Durham.

MK mengundang antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), HTI, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Wali Buddha Indonesia (Walubi), serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

“Tetapi, MK juga akan mengundang ahli politik, ahli hukum, ahli pendidikan, sastrawan, agamawan, dan sebagainya. Kami juga akan mengundang Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), pendeta, pastor, dan sebagainya,” kata mantan anggota Komisi III DPR.

Sementara itu, lanjut Mahfud, ahli dari pemohon antara lain Franz Magnis Suseno, Ahmad Syafii Maarif, Sardy, dan Arswendo Atmowiloto. “Pemohon meminta Undang-undang Penodaan Agama itu dibatalkan, karena dianggap melanggar HAM, kebebasan beragama, dan tafsir keagamaan sesuai keyakinan. Jadi, kami akan mengkaji apakah enam agama resmi tersebut merupakan pelanggaran HAM, dan apakah kebebasan beragama itu termasuk kebebasan tidak beragama,” bebernya.

Dengan kajian yang serius nanti, lanjut dia, masyarakat tidak perlu melakukan demonstrasi untuk mendukung atau menolak. Karena langkah itu tidak akan ada gunanya, karena MK mendasarkan putusan pada kajian yang komprehensif, bukan mempertimbangkan unjuk rasa atau SMS protes.

Di Surabaya, Mahfud MD memberikan pembekalan di hadapan ribuan wisudawan Untag Surabaya serta kuliah umum di hadapan ahli hukum Untag Surabaya.

sumber : inilah.com

February 14, 2010 at 12:07 pm Leave a comment

PGI Tetap Kritisi UU Penodaan Agama

JAKARTA: Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) tetap bersikap kritis terhadap UU No 5 Tahun 1966 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Terhadap Agama.

Walaupun pemerintah bersikap tegas meminta penolakan kepada hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi UU Penodaan Agama, PGI tetap mengeluarkan sikap yang kritis.

Perwakilan PGI, Pendeta Ener Sitompul, menyatakan dirinya tetap mengkritisi intervensi negara terkait tafsir agama. “Kami khawatir intervensi negara terlalu jauh,” ungkapnya ketika memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/2).

Ia menyatakan UU ini telah memberikan kewenangan terhadap negara untuk masuk dalam kehidupan beragama. Peranan negara harus memiliki batas. Ia mempertanyakan sejauh mana kewenanagan pemerintah mengadili dan melakukan penafsiran.

“Terkait penodaan harus ada definisi dari penodaan tersebut. Dan apakah pemerintah berhak mengadili dan menajdi penafsir,” jelasnya.

Dalam Kristen terdapat banyak aliran. Bahkan ajaran Kristen di Timur Tengah berbeda dengan yang ada di Tanah Air. “Namun ada komitmen bersama, kalau ajaran boleh berubah asal kitab suci harus tetap sama,” tuturnya.

Ia menyatakan, umat Kristiani di Tanah Air sedang melakukan pembelajaran terhadap pluralisme. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan bersikap kritis terhadap UU Penodaan Agama.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Sekretaris Lembaga Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan UU UU No 5 Tahun 1966 tetap dibutuhkan secara filosofis, sosiologis, teologis, dan yuridis.

“Kebutuhan ini ditunjukkan dengan tatanan masyarakat yang ada saat ini. Sejauh ini, masyarakat beragama di Indonesia telah dapat hidup berdampingan dan damai dengan adanya perundangan ini,” ungkapnya.

sumber : mediaindonesia.com

February 4, 2010 at 6:41 pm Leave a comment

Dewan Antar Agama Indonesia Dideklarasikan

Jakarta- Tokoh-tokoh lintas agama sepakat untuk membentuk sebuah wadah berhimpun guna mengoptimalkan peran umat beragama, yang disebut dengan Dewan Antaragama (Inter-Religious Council/IRC) Indonesia.

Pembentukan Dewan Antaragama ini dideklarasikan di Jakarta, Kamis, dan beranggotakan para pemuka agama di Indonesia yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Selain itu, di dalamnya juga terdapat dua unsur organisasi kemasyarakatan yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pemrakarsa dari Dewan Antaragama Indonesia Din Syamsuddin yang juga ditetapkan sebagai Ketua Presidium IRC Indonesia mengatakan pembentukan dewan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi diantara umat beragama.

Menurut Din, agama masih dipandang sebagai ‘sumber’ masalah, padahal agama adalah penyelesaian dari semua masalah.

“Untuk itu kami memprakarsai pembentukan dewan ini, walaupun selama ini sudah ada dialog dan kerjasama yang terjalin antarumat beragama. Akan lebih baik kalau membentuk wadah berhimpun,” katanya setelah deklarasi pembentukan IRC Indonesia.

Melalui Dewan Antaragama ini maka diharapkan dapat memperlancar komunikasi antarpemimpin umat beragama untuk menyelesaikan permasalahan baik yang melibatkan antarumat beragama maupun di internal umat beragama itu sendiri.

“Ada tantangan yang harus diselesaikan bahwa masih ada masalah antarumat beragama. Alhamdulillah konflik besar sudah memudar tapi masih ada konflik di internal umat beragama sendiri,” kata Din.

Din berharap komunikasi tokoh umat beragama ini tidak hanya dirasakan di tingkat atas saja tetapi juga menyentuh hingga akar rumput.

“Mari, kalau ada masalah kita duduk bersama untuk Indonesia yang maju, adil, makmur, dan bermartabat,” ujar Din.

Deklarasi pembentukan dewan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama seperti Andreas Yewangoe, Hasyim Muzadi, Slamet E. Yusuf, SAE Nababan, dan S. Udayana.

Dalam kesempatan tersebut, Hasyim Muzadi yang menjabat sebagai penasihat Dewan Antaragama mengingatkan umat beragama untuk menghargai perbedaan yang demi menciptakan kerukunan.
“Mari kita jaga mana bagian yang bisa dilaksanakan bersama dan mana yang tidak boleh diintervensi. Kaidah dasar yang sama jangan dibedakan tapi yang berbeda jangan dipaksa untuk sama,” kata Hasyim.

Pembentukan Dewan Antaragama ini memperoleh apresiasi dari Sekjen Konferensi Dunia untuk Agama dan Perdamaian (World Conference of Religions and Peace) William Vendley.
Vendley mengatakan pembentukan dewan ini merupakan langkah yang baik untuk menjalin kerjasama antarumat beragama, menghormati perbedaan, dan bersama menghadapi permasalahan yang terjadi di Indonesia.

negara langgar kebebasan beragama
Sekitar 100 tokoh lintas agama di Indonesia mendeklarasikan Inter Religius Council/IRC (Dewan Antar-Agama Indonesia) di Jakarta, Kamis (28/1). IRC adalah perhimpunan para tokoh berbagai agama di Indonesia yang sepakat memaksimalkan peran umat beragama bagi pembangunan bangsa.
Menurut pemrakarsa IRC, Din Syamsuddin, keinginan untuk membentuk lembaga ini sudah lama, karena sebenarnya kebersamaan dan kerja samanya antarumat beragama sudah berkembang sejak dahulu, baik melalui dialog-dialog maupun kerja sama konkret di lapangan. Namun, kelembagaan atau wadah tokoh lintas agama ini baru terbentuk sekarang.

Diharapkan dengan adanya IRC ini lebih memungkinkan tokoh-tokoh agama bisa berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan memajukan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Din, IRC beranggotakan perwakilan dari semua agama di Indonesia.

Dikatakan, kondisi beragama di Indonesia sebenarnya sudah cukup rukun, hanya saja masih ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi, yang termasuk dalam tanggung jawab lembaga ini. Hadir dalam deklarasi IRC ini antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Nazri Adlani, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, tokoh Muhammadiyah Syafii Maarif, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia Mgr Dr Martinus D Situmorang OFMCap, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Dr Andreas Yewangoe, Ketua Wali Umat Budha Indonesia Rusli Tan, Ketua Parisada Hindu Dharma Nyoman Suwira Satria, Ketua Majelis Konfuchu Indonesia Budi Tanuwibowo.

Pelanggaran Kebebasan
Sementara itu, sebelumnya Setara Institute menyebutkan, jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling tinggi justru terjadi di Pulau Jawa. Dari 200 kasus pelanggaran beragama sepanjang tahun 2009, lima teratas terjadi di Jawa Barat (57), Jakarta (38), Jawa Timur (23), Banten (10), dan Nusa Tenggara Barat (9).

Kesimpulan itu didapat dari hasil pemantauan Setara Institute pada Januari-Desember 2009 di 12 provinsi Indonesia, yakni Sumtera Utara, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku. Pemantauan dilakukan dari media massa, wawancara otoritas daerah, investigasi kasus spesifik, dan Focus Group Discussion.

“Ini pertanyaan besar, ada apa? Kenapa pemerintah mengabaikan? Kalau di luar sentris pemerintahan masih bisa ditoleransi, tetapi ini malah terjadi di pusat kekuasaan,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Rabu (27/1).

Menurut Bonar, pelanggaran yang dilakukan negara berupa tindakan aktif sebanyak 101 kasus, sedangkan tindakan pembiaran sebanyak 38 kasus. Modus pelanggaran oleh negara antara lain pelarangan keyakinan/agama (17), penyesatan keyakinan/agama (11), pelarangan ibadah dan aktivitas agama (8), penangkapan atas tuduhan sesat (8), dan dukungan penyesatan keyakinan/agama (4).

Di sisi lain, modus pelanggaran oleh warga negara di antaranya pelarangan keyakinan/agama (13), mendirikan tempat ibadah (11), perusakan tempat ibadah (8), perusakan properti (4), pembakaran tempat ibadah (3), dan diskriminasi akses hak atas pekerjaan (3).

“Di Sumatera Selatan, ada syarat menjadi PNS harus khatam Alquran. Bagaimana mungkin untuk non-Muslim,” tutur Bonar.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyelenggarakan Indonesia-US Interfaith Cooperation (Kerjasama Lintas Agama RI-AS) di Hotel Borobudur Jakarta selama 3 hari, yakni 25-27 Januari 2010. Dialog yang bertemakan Building Collaborative Comunities: Enhanching Cooperation among People of Different Faiths ini dihadiri sekitar 90 orang yang berasal dari berbagai kalangan. Antara lain, tokoh lintas agama, masyarakat madani, LSM, akademisi, media dan pejabat dari Kemlu dan Kementrian Agama.

sumber : hariansib.com

January 29, 2010 at 8:00 pm Leave a comment

Indonesia-AS Adakan Kerja Sama Lintas Agama

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyelenggarakan Indonesia-US Interfaith Cooperation (Kerja Sama Lintas Agama RI-AS), Senin (25/1/2010) ini di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Kerja sama ini mengusung tema “Building Collaborative Communities: Enchancing Cooperation among People of Different Faiths, dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa.

Dalam acara dialog kerja sama ini, delegasi RI dipimpin Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Andri Hadi,  beranggotakan 30 orang, terdiri atas perwakilan tokoh lintas agama, LSM, akademisi, media, serta pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama.

Delegasi AS dipimpin Senior Director of Global Engagement for the White House National Security Council Pradeep Ramamurthy. Delegasi AS ini terdiri atas 20 orang perwakilan tokoh lintas agama, akademisi, dan LSM, serta 10 tokoh lintas agama dari beberapa negara di kawasan Asia yang bertindak sebagai observer.

Dialog kerja sama lintas agama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Menlu RI dan Menlu AS di Washington DC pada 8 Juni 2009 serta pandangan kepala negara dari kedua negara mengenai hubungan Islam dan Barat yang disampaikan dalam kuliah umum Presiden Barack Obama di Universitas Al-Azhar, Kairo, 4 Juni 2009, dan kuliah umum Presiden RI di Harvard University, 29 September 2009.

Berbeda dengan forum-forum dialog bilateral sebelumnya, dialog lintas agama ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi solusi untuk berbagai persoalan keagamaan yang ada, tapi juga akan menghasilkan kerja sama konkret dalam bentuk kegiatan-kegiatan praktis di bidang pendidikan, promosi good governance, dan peningkatan kinerja masyarakat madani. Hal ini ditegaskan pula oleh Marty Natalegawa.

“Kami berupaya menciptakan dialog dan kerja sama antaragama. Dalam forum dialog ini, kami tidak hanya melulu akan membicarakan masalah konflik dan perdamaian antaragama, tapi juga akan memperluas topik dialog membahas masalah-masalah politik, kemiskinan, penanganan masalah pendidikan, dan lain-lain. Forum dialog ini pun tidak hanya akan menambah daftar rekomendasi, tapi juga akan membuat program atau hasil yang betul-betul action oriented. Rekomendasi yang bisa dilakukan dengan cara konkret ke depannya,” papar Menlu.

Selain menghadiri acara tersebut, delegasi RI dan AS akan mengadakan kunjungan ke Pesantren Darunnajah dan tempat-tempat ibadah lain, antara lain Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan Pura Adhitya Jaya. Dari kunjungan tersebut diharapkan akan diperoleh persepsi yang lebih utuh tentang kemajemukan beragama di Indonesia.

sumber : kompas.com

January 25, 2010 at 1:10 pm Leave a comment

Older Posts


Silahkan kunjungi website baru kami YesusCintaIndonesia.com

Categories

Top Clicks

  • None