PGI Dukung Pencabutan UU Penodaan Agama

February 15, 2010 at 2:48 am Leave a comment


Jakarta (SIB) – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menegaskan sikapnya mendukung pencabutan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Alasannya, masalah penodaan agama bukan urusan agama.

“Penanganan masalah penodaan agama adalah suatu tugas pastoral, tidak dengan menggunakan kekuasaan negara,” tegas Ketua Umum PG AA Yewangoe dalam Refleksi Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) tentang Kebebasan Beragama, di Jakarta, Jumat (12/2).

Gugatan UU Penodaan Agama sedang dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah LSM yang mengajukan gugatan tersebut mendesak agar UU tersebut dicabut.
Dia mengatakan, cara-cara negara menangani kasus penodaan agama sangat represif dan intimidasi. Ini menunjukkan pemerintah tidak memahami kewajibannya konstitusinya untuk melindungi umat beragama.

Dicontohkan, PGI membela kasus Ahmadiyah karena berpandangan dengan masalah ini bukan masalah agama, tapi seharusnya dilihat dari sudut kebebasan beragama. “Keyakinan tidak bisa diadili. Jika negara terus membiarkan tindakan intimidasi adalah sebuah extraordinary crime, pemerintah tunduk pada intimidasi, bukan pada konstitusi,” tegas Yewangoe.

Menurutnya, selama relasi agama dan negara tidak terumus dengan baik, akan terus menghadapi persoalan ke masa depan. Seharusnya, pemerintah mempertanyakan mengapa ajaran sesat muncul. Hal ini terjadi, lanjut Yewangoe, karena kelabilan di masyarakat dan agama. Saat agama beku, tidak mampu merevitalisasi dirinya. Disamping itu, krisis di masyarakat. Situasi ini yang kemudian memunculkan Sekte Lia Eden.

KEKERASAN
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace ICRP Siti Musdah Mulia menegaskan adanya eskalasi kekerasan terhadap kebebesan beragama. Selama Januari 2010 saja, setidaknya ada 20 kasus perusakan rumah ibadah. Selain itu, Perda Diskriminasi Umat Beragama semakin banyak terjadi di Indonesia.

“Pemerintah harus bisa menuntaskan terjadinya kekerasan terhadap kebebasan beragama karena ini merupakan fundamental demokrasi,” tegas Murdah yang juga anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Dia menekankan, UU Penodaan Agama memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan mana yang salah dan benar. “Kewenangan itu membuat negara jadi super-Tuhan. Kalau ada yang memperjuangkan kebebasan beragama, dianggap memutarbalikkan identitas agama,” lanjut Musdah.

Dikemukakan, kebebasan beragama merupakan hak setiap orang. Negara tidak bisa campur tangan. Campur tangan pemerintah bersifat netral, yakni untuk melindungi umat beragama.

sumber : hariansib.com

Entry filed under: Berita. Tags: , , , , , .

16 Ormas Islam Bekasi Menyegel Gereja Galilea Jasad Santo Antonius dari Padua Dipamerkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Silahkan kunjungi website baru kami YesusCintaIndonesia.com

Categories

Top Clicks

  • None

%d bloggers like this: